Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim tahun ini akan mengoperasikan sekitar 10 Mobil Training Unit (MTU). Rencananya mobil latih keterampilan ini digunakan dan dioperasikan di pelosok pedesaan guna melatih masyarakat. |
Kepedulian sejumlah kalangan terhadap perempuan semakin meningkat. Salah satunya yang dilakukan Disnakertransduk Prov. Jatim. “Kami fokus pada perusahaan yang mempekerjakan perempuan,” kata Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim Hary Soegiri kemarin (21/1). Hary menjelaskan bahwa Disnakertransduk terus mendorong perusahaan-perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja yang sama kepada perempuan seperti laki-laki. Menurut Hary, sekarang sudah cukup banyak perusahaan di Jawa Timur yang mempekerjakan perempuan. “Setidaknya lebih dari separo sudah menggunakan tenaga kerja perempuan,” ungkapnya. |
Semakin hari, kebutuhan masyarakat akan kemudahan layanan publik yang sederhana dan cepat serta professional makin tinggi. Hal ini dikarenakan setiap kita akan melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan kepemerintahan atau berhubungan dengan kepentingan orang banyak, kita harus mendapatkan perizinan atau surat izin dari pemerintah setempat. Misalnya, dari pemerintah Tingkat Desa (Kelurahan), dari pemerintah Tingkat Kecamatan, pemerintah Tingkat Kabupaten, sampai Pemerintah Tingkat Propinsi. Lama tidaknya kita mengurus surat perizinan tersebut tergantung dari sifat perizinan kita.
Akan tetapi dengan berkembangnya dunia informasi dan teknologi, membuat sebagian lembaga-lembaga pemerintahan terdorong untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan kemudahan jaringan internet untuk sistem pengolahan data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga dapat menghemat waktu serta biaya operasional lembaga-lembaga tersebut. Tetapi juga masih ada lembaga-lembaga pemerintahan yang menggunakan cara manual untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga misalnya masyarakat ingin mengurus perizinan, harus bolak-balik ke kantor ini dan itu.
Pungutan Dilarang Sumbangan Boleh
DANA bantuan operasional sekolah (BOS) sejumlah SD dan SMP di Pangkalpinang beberapa waktu lalu telat cair. Akibatnya sekolah terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor (ATK), membayar tenaga honorer.
Penggunanan dana BOS sempat jadi masalah. Beberapa kelompok masyarakat selama ini menilai pengelolaannya tidak transparan. Apalagi nilai dana yang disalurkan ke sekolah ini tidak sedikit. Secara nasional tahun 2011 dianggarkan Rp 16,8 triliun.
Penggunanan dana BOS sempat jadi masalah. Beberapa kelompok masyarakat selama ini menilai pengelolaannya tidak transparan. Apalagi nilai dana yang disalurkan ke sekolah ini tidak sedikit. Secara nasional tahun 2011 dianggarkan Rp 16,8 triliun.
Langganan:
Postingan (Atom)